Jakarta – Isu Underground Economy atau ekonomi bayangan menjadi tantangan fundamental bagi otoritas fiskal. Aktivitas yang tidak tercatat—mulai dari transaksi tanpa faktur / invoice hingga kegiatan usaha informal—secara langsung menyebabkan hilangnya potensi pajak yang signifikan, mengurangi efektivitas kebijakan fiskal, dan menghambat keadilan dalam sistem perpajakan.
Menyikapi urgensi tersebut, Perbanas Institute akan menggelar Seminar Nasional Perpajakan bertajuk “Penerapan Ismuhadi Equation untuk Menggali Potensi Pajak dari Underground Economy” pada Kamis, 27 November 2025, di Auditorium Unit 3 Perbanas Institute.
Tujuan utama acara ini adalah menganalisis faktor penyebab dan mengidentifikasi sektor berisiko tinggi dalam ekonomi bayangan, sebagai langkah awal yang penting untuk memperluas tax base, meningkatkan kepatuhan sukarela, dan merancang kebijakan pajak yang lebih inklusif serta berbasis data di Indonesia.
AICEco: Senjata AI Baru Penegakan Hukum Perpajakan
Pusat perhatian seminar ini adalah Artificial Intelligence Compliance Ecosystem (AICEco), sebuah kerangka kerja kecerdasan buatan terpadu yang dirancang untuk mendeteksi anomali kepatuhan.
AICEco merupakan karya dari Dr. Joko Ismuhadi, penemu Ismuhadi Equation (IE). Dr. Ismuhadi sendiri memiliki rekam jejak sebagai Tax Policy Advisor di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, dan Tim Riset AICEco juga terafiliasi dengan DJP.
Sistem AICEco menggunakan IE, berpadu dengan Tax Accounting Equation (TAE) dan analitik risiko, untuk mengidentifikasi aktivitas Underground Economy. Output dari sistem ini sangat krusial bagi DJP, karena mampu menghasilkan Risk Score (Skor Risiko) yang akan merekomendasikan Audit Prioritas (Prioritas Audit). Hal ini bertujuan menambal “Potensi Pajak Belum Tergali” yang tersembunyi.
Sinergi Pakar untuk Kebijakan Fiskal 2026
Seminar ini akan menghadirkan Dr. Joko Ismuhadi sebagai narasumber utama untuk membedah potensi AICEco dalam konteks penegakan kepatuhan pajak modern.
Diskusi mendalam juga akan melibatkan para Tim Kajian Ekonomi dan Fiskal serta didukung oleh tenaga ahli eksternal yang terdiri dari akademisi, ekonom, dan praktisi kebijakan publik terkemuka.
Kehadiran para pakar ini akan menjamin hasil pembahasan yang holistik, termasuk studi perbandingan (benchmarking) dengan negara lain dalam mengintegrasikan ekonomi bawah tanah ke sistem formal. Output yang diharapkan adalah rekomendasi kebijakan fiskal, regulasi, serta strategi penegakan hukum untuk menekan ekonomi bayangan dan memperkuat penerimaan negara tahun 2026.
Reporter: Amanda Valerina
