Jakarta – fiskusmagnews.com:
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan meningkatkan rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB tanpa meningkatkan tarif pajak.
Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Hashim Sujono Djojohadikusumo menyatakan tarif PPh Badan justru rencananya akan diturunkan dari 22% menjadi hanya 20%.
Kita akan menutup kebocoran-kebocoran yang tidak perlu dengan tidak menambah tarif pajak. Tarif pajak 22% hendaknya turun menjadi 20% mendekati Singapura dan Hongkong tidak terlalu lama lagi, kata Hashim, Senin (7/10/2024).
Dengan demikian, penerimaan negara akan ditingkatkan melalui kepatuhan. Menurutnya, perbaikan kepatuhan bisa meningkatkan rasio pajak dari yang saat ini hanya sekitar 10% dari PDB. Hashim berpendapat, salah satu penyebab rendahnya rasio pajak adalah penegakan hukum yang belum optimal
“Penegakan hukum belum maksimal. Di Kamboja lebih maksimal, di Vietnam apalagi. Waktu itu Bank Dunia bertemu dengan tim saya, mereka katakan “There’s no reason why you cannot reach Cambodia and Vietnam. It’s matter of time and will.” Itu tergantung kehendak politik dan waktu,” ujar Hashim.
Hashim mengaku telah mengantongi daftar nama-nama 300 wajib pajak sektor kelapa sawit yang diindikasikan tidak patuh. Data tersebut diperoleh dari Kemenko Marves, BPKP serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Ada jutaan hektar kawasan hutan yang diokupasi liar oleh pengusaha-pengusaha sawit nakal. Sudah diingatkan, tetapi sampai sekarang masih belum membayar,” ujar Hashim.
Bila 300 wajib pajak dimaksud mampu meningkatkan kepatuhannya, pemerintah berpotensi memperoleh tambahan pendapatan setidaknya senilai Rp300 triliun.
“Ini setiap Rp50 triliun kita tutup kebocoran, kita bisa berikan makan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa. Sesuai ajaran agama, barangsiapa yang memberi makanan kepada orang miskin dapat pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujarnya.
Seperti telah diketahui, peningkatan rasio penerimaan negara dari 12% menjadi 23% adalah salah satu program yang dijanjikan Prabowo – Gibran dalam kampanye Pilpres 2024. Untuk mencapainya, Prabowo akan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).
Menurut Penasehat Ekonomi Presiden terpilih, Prof. Burhanuddin Abdullah, pemerintahan Prabowo akan membentuk kementerian penerimaan negara “Bakal ada menteri penerimaan negara yang akan mengurus pajak, cukai dan PNBP,” ujarnya pada bulan lalu.
Reporter: Amanda Valerina
