Analisis Kelayakan dan Implikasi Pajak Kekayaan Komprehensif di Indonesia

I. Ringkasan Eksekutif

Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait ketimpangan kekayaan yang kian meningkat, dengan 1% individu terkaya di negara ini menguasai separuh dari total kekayaan nasional, yang berkontribusi pada disparitas sosial dan ekonomi. Bersamaan dengan itu, rasio pajak terhadap PDB Indonesia telah stagnan di kisaran 10-12%, menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan sumber pendanaan baru yang berkelanjutan untuk membiayai program pembangunan nasional yang krusial, termasuk transisi energi yang ambisius. Laporan ini mengusulkan pajak kekayaan komprehensif sebagai instrumen fiskal strategis untuk mengatasi konsentrasi kekayaan sekaligus memenuhi kebutuhan penerimaan negara, yang berbeda secara fundamental dari Pasal 4 ayat (1) huruf p Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang ada saat ini.

Pasal 4 ayat (1) huruf p UU PPh, meskipun merupakan landasan hukum untuk mengenakan pajak atas “tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak,” pada dasarnya adalah mekanisme yang berpusat pada pendapatan, yang bertujuan untuk menangkap pendapatan yang tidak dilaporkan. Namun, ketentuan ini secara inheren tidak memadai untuk mengatasi sifat struktural ketimpangan kekayaan. Ketimpangan ini sering kali bersumber dari akumulasi modal yang mungkin telah dikenakan pajak dengan tarif preferensial atau berasal dari sumber non-pendapatan konvensional, seperti warisan atau apresiasi aset jangka panjang. Oleh karena itu, jika tujuan kebijakan adalah untuk mengatasi ketimpangan kekayaan struktural dan memanfaatkan kekayaan yang terakumulasi secara keseluruhan, bukan hanya pendapatan yang belum dikenakan pajak, maka diperlukan instrumen hukum yang baru dan lebih luas.

Proyeksi menunjukkan potensi penerimaan yang substansial dari pajak kekayaan. Estimasi berkisar antara Rp 54 triliun hingga Rp 155,3 triliun untuk pengenaan sekali saja, atau sekitar Rp 81,6 triliun setiap tahun dari 50 triliuner terkaya. Angka ini berpotensi menutupi sebagian besar dana yang dibutuhkan untuk transisi energi. Lebih dari sekadar peningkatan pendapatan, pajak kekayaan di Indonesia dapat menjadi tuas kebijakan strategis untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, termasuk keadilan sosial, aksi iklim, dan pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Keterkaitan antara pendapatan pajak kekayaan dan program-program nasional berprioritas tinggi, seperti transisi energi dan tanggung jawab sosial perusahaan, menunjukkan bahwa pajak ini dipandang sebagai investasi penting dalam masa depan negara, yang menyelaraskan kebijakan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Namun, implementasi pajak kekayaan yang komprehensif tidak tanpa tantangan. Hambatan utama mencakup kompleksitas penilaian aset, terutama untuk aset tidak likuid atau aset digital; kesulitan dalam pengumpulan dan integrasi data yang komprehensif, diperparah oleh masalah kepatuhan dan transparansi pelaporan kekayaan; risiko pelarian modal yang signifikan; serta kebutuhan untuk memastikan kapasitas administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memadai. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan kerangka kebijakan yang dirancang dengan cermat, infrastruktur administrasi dan data yang ditingkatkan, strategi mitigasi yang kuat untuk risiko ekonomi, dan keterlibatan publik yang transparan untuk membangun kepercayaan dan memastikan pemanfaatan dana yang efektif.

II. Pendahuluan: Debat yang Berkembang tentang Pajak Kekayaan di Indonesia

Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang mendalam terkait ketimpangan kekayaan. Data menunjukkan bahwa 10% orang terkaya di Indonesia memiliki sekitar 77% dari total kekayaan negara, dengan 1% terkaya menguasai separuh dari seluruh kekayaan nasional. Konsentrasi kekayaan ini menunjukkan tren peningkatan, dengan pangsa kekayaan yang dimiliki oleh 10% terkaya naik 7 persentase poin antara tahun 2007 dan 2014. Laporan UBS Global Wealth Report 2024 memberikan skor indeks Gini kekayaan Indonesia sebesar 68, yang menggarisbawahi disparitas kekayaan yang signifikan, meskipun Credit Suisse pada tahun 2020 melaporkan Gini sebesar 0,777, yang merupakan sedikit penyempitan dari tahun 2019 karena fluktuasi pasar saham.

Indeks Gini untuk ketimpangan pengeluaran, meskipun tidak secara langsung mengukur kekayaan, meningkat dari 30 poin pada tahun 2000 menjadi 41 poin pada tahun 2014, mencapai tingkat tertinggi yang pernah tercatat. Data BPS yang lebih baru menunjukkan rasio Gini pengeluaran sebesar 0,388 pada Maret 2023 dan 0,379 pada Maret 2024. Namun, angka-angka ini umumnya dianggap meremehkan ketimpangan kekayaan yang sebenarnya, karena survei rumah tangga seringkali gagal menangkap sepenuhnya kepemilikan rumah tangga terkaya. Ketimpangan yang mendalam ini merupakan hambatan serius bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan politik.

Secara bersamaan, Indonesia menghadapi tantangan fiskal yang persisten, dengan rasio pajak terhadap PDB yang stagnan di kisaran 10-12% selama dekade terakhir. Angka ini jauh di bawah kebutuhan finansial yang terus meningkat untuk layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang krusial. Pemerintah secara aktif mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan di luar mekanisme utang konvensional. Perdebatan yang berkembang seputar pajak kekayaan di Indonesia merupakan respons langsung terhadap ketidakcukupan instrumen pajak yang ada untuk mengatasi pendorong struktural ketimpangan kekayaan dan untuk memobilisasi sumber daya domestik yang memadai guna mendukung agenda pembangunan nasional yang ambisius. Hal ini menunjukkan pengakuan bahwa sistem yang ada tidak dirancang untuk menangkap kekayaan yang terakumulasi dari berbagai sumber modal yang seringkali dikenakan pajak ringan.

Saat ini, Pasal 4 ayat (1) huruf p UU PPh berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengenakan pajak atas “tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak”. Ketentuan ini bertujuan untuk menangkap pendapatan yang tidak dilaporkan atau disembunyikan yang kemudian terwujud dalam bentuk penambahan kekayaan. Namun, untuk tujuan laporan ini, “pajak kekayaan komprehensif” didefinisikan sebagai pajak berkala (misalnya, tahunan) yang dikenakan atas total nilai kekayaan bersih individu (aset dikurangi kewajiban) yang melebihi batas tertentu. Pajak ini berlaku terlepas dari sumber asli kekayaan, dengan tujuan untuk menangkap modal yang terakumulasi yang mungkin tidak tercakup secara memadai oleh rezim pajak penghasilan konvensional. Definisi ini secara jelas membedakannya dari Pasal 4 ayat (1) huruf p yang ada, yang secara khusus berfokus pada pendapatan yang belum dikenakan pajak yang termanifestasi sebagai kekayaan. Urgensi penerapan pajak kekayaan di Indonesia semakin diperkuat oleh kebutuhan untuk mendanai prioritas nasional jangka panjang dan berbiaya tinggi, seperti transisi energi. Hal ini memposisikan pajak sebagai komponen penting dari masa depan yang berkelanjutan dan adil, bukan hanya sebagai solusi pendapatan jangka pendek.

III. Lanskap Hukum Saat Ini: Pasal 4 Ayat (1) Huruf P UU PPh

Pasal 4 ayat (1) huruf p Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) secara eksplisit memasukkan “tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak” sebagai objek pajak penghasilan. Ketentuan ini dirancang untuk menangkap pendapatan yang belum dilaporkan atau dikenakan pajak, tetapi kemudian teridentifikasi melalui peningkatan kekayaan bersih wajib pajak yang tidak dapat dijelaskan. Sebagai contoh, jika aset wajib pajak meningkat secara signifikan tanpa adanya peningkatan pendapatan yang dilaporkan atau sumber non-objek pajak yang jelas, bagian yang tidak dapat dijelaskan tersebut dapat dianggap sebagai penghasilan yang belum dikenakan pajak dan dikenakan PPh. Mekanisme ini berfungsi sebagai pengaman terhadap penyembunyian pendapatan.

Namun, penerapan Pasal 4 ayat (1) huruf p memiliki batasan inheren. Fokus utamanya adalah pada kepatuhan dan pencegahan penghindaran pajak atas pendapatan, bukan pada pengenaan pajak secara berkala atas total kekayaan yang terakumulasi dari seorang individu. Kekayaan yang terakumulasi dari sumber-sumber seperti investasi jangka panjang, warisan, atau hadiah mungkin tidak sepenuhnya tercakup oleh ketentuan ini jika sumber “pendapatan” asli telah dikenakan pajak (meskipun dengan tarif final yang rendah) atau secara hukum dikecualikan. Efektivitas ketentuan ini sangat bergantung pada “penegakan dan identifikasi” komponen pendapatan yang belum dikenakan pajak, yang masih menjadi tantangan signifikan bagi otoritas pajak.

Sifat Pasal 4 ayat (1) huruf p yang berpusat pada pendapatan berarti secara inheren terbatas dalam mengatasi kekayaan yang terakumulasi dari sumber-sumber selain pendapatan konvensional atau pendapatan yang sudah dikenakan pajak final preferensial, seperti pajak keuntungan modal yang rendah, warisan, atau hadiah. Hal ini menciptakan celah struktural untuk konsentrasi kekayaan yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap oleh kerangka PPh yang ada. Misalnya, data menunjukkan bahwa pendapatan dari modal (bunga, dividen, keuntungan modal) seringkali dikenakan pajak dengan tarif pemotongan atau final yang lebih rendah (misalnya, 10% untuk dividen yang tidak diinvestasikan kembali, 2,5% untuk pengalihan properti) dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan marjinal tertinggi (35%) untuk wajib pajak dengan penghasilan tinggi. Jika kekayaan terakumulasi dari sumber-sumber ini, meskipun telah dilaporkan dan dikenakan pajak dengan tarif rendah tersebut, Pasal 4 ayat (1) huruf p tidak akan berlaku karena “pendapatan” tersebut secara teknis telah “dikenakan pajak.” Ini menunjukkan bahwa undang-undang yang ada menargetkan ketidakpatuhan atas pendapatan, bukan akumulasi kekayaan itu sendiri, terutama ketika akumulasi tersebut secara hukum, meskipun ringan, telah dikenakan pajak.

Perbedaan mendasar antara Pasal 4 ayat (1) huruf p dan pajak kekayaan komprehensif terletak pada dasar pajak dan periodisitasnya. Pasal 4 ayat (1) huruf p menargetkan pendapatan (khususnya, pendapatan yang tidak dilaporkan) yang menghasilkan akumulasi kekayaan, dan penerapannya biasanya dipicu oleh perbedaan dalam pelaporan kekayaan. Sebaliknya, pajak kekayaan komprehensif akan menjadi pajak berulang yang dikenakan atas total kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban) individu, yang dinilai secara berkala (misalnya, setiap tahun), terlepas dari bagaimana kekayaan itu awalnya dihasilkan atau apakah sebelumnya telah dikenakan pajak penghasilan.

Meskipun terbatas, keberadaan Pasal 4 ayat (1) huruf p memberikan preseden konseptual dan hukum untuk mengenakan pajak atas peningkatan kekayaan di Indonesia, yang berpotensi memudahkan jalan bagi penerimaan publik dan politik terhadap pajak kekayaan yang lebih luas. Namun, tantangan penegakan yang terdokumentasi menggarisbawahi bahwa setiap pajak kekayaan komprehensif yang baru akan membutuhkan peningkatan signifikan dalam infrastruktur data dan kapasitas administrasi agar efektif. Fakta bahwa konsep pengenaan pajak atas “tambahan kekayaan neto” sudah diabadikan dalam undang-undang berarti sistem hukum dan publik tidak sepenuhnya asing dengan gagasan tersebut, yang menyediakan fondasi. Namun, kesulitan praktis yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengidentifikasi dan menegakkan ketentuan ini, yang mengarah pada pembentukan Satuan Tugas Individu Kekayaan Tinggi (Satgas HWI), menunjukkan bahwa mesin administrasi belum sepenuhnya siap untuk penilaian kekayaan yang komprehensif. Ini menyiratkan bahwa reformasi hukum saja tidak cukup; peningkatan administrasi dan teknologi sangat penting untuk keberhasilan.

Tabel 1: Perbandingan Pasal 4 Ayat (1) Huruf P UU PPh vs. Pajak Kekayaan Komprehensif

IV. Keharusan Pajak Kekayaan Komprehensif di Indonesia

A. Mengatasi Ketimpangan Kekayaan yang Persisten

Indonesia ditandai oleh salah satu konsentrasi kekayaan tertinggi secara global. Sebanyak 10% orang terkaya di Indonesia memiliki sekitar 77% dari total kekayaan negara, dan yang lebih mencolok, 1% orang terkaya menguasai separuh dari seluruh kekayaan nasional. Konsentrasi ini berada dalam tren peningkatan, dengan pangsa kekayaan yang dimiliki oleh 10% terkaya meningkat 7 persentase poin antara tahun 2007 dan 2014. Laporan UBS Global Wealth Report 2024 memberikan skor indeks Gini kekayaan Indonesia sebesar 68, menunjukkan disparitas yang signifikan, meskipun Credit Suisse pada tahun 2020 melaporkan Gini sebesar 0,777, yang merupakan sedikit penyempitan dari tahun 2019 karena fluktuasi pasar saham.

Indeks Gini untuk ketimpangan konsumsi, meskipun tidak secara langsung mengukur kekayaan, meningkat dari 30 poin pada tahun 2000 menjadi 41 poin pada tahun 2014, mencapai tingkat tertinggi yang pernah tercatat. Meskipun data BPS yang lebih baru menunjukkan rasio Gini pengeluaran sebesar 0,388 pada Maret 2023 dan 0,379 pada Maret 2024 , angka-angka ini umumnya dianggap meremehkan ketimpangan kekayaan yang sebenarnya, karena survei rumah tangga seringkali gagal menangkap sepenuhnya kepemilikan rumah tangga terkaya.

Tingkat ketimpangan yang tinggi ini bukan sekadar statistik ekonomi; ia membawa konsekuensi sosial-ekonomi yang mendalam. Ketimpangan kekayaan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat secara keseluruhan dan menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Lebih lanjut, hal ini dapat memperburuk ketegangan sosial dan meningkatkan risiko konflik. Sistem pajak yang ada di Indonesia seringkali dikritik karena kurang progresif, secara tidak proporsional membebani segmen berpenghasilan menengah dan bawah, sehingga gagal mengatasi kesenjangan kekayaan yang semakin melebar secara efektif.

B. Optimalisasi Penerimaan Negara untuk Pembangunan Berkelanjutan

Berbagai studi memproyeksikan potensi penerimaan yang substansial dari pajak kekayaan di Indonesia. Sebuah simulasi tahun 2022 oleh PRAKARSA memperkirakan bahwa pajak kekayaan sekali saja dapat menghasilkan antara Rp 54 triliun dan Rp 155,3 triliun, dengan tarif progresif 1-2% pada kekayaan bersih di atas Rp 144 miliar diidentifikasi sebagai model yang paling layak diterapkan. Model ini saja dapat berkontribusi 4,23% hingga 12,15% dari total penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2021. Yang lebih baru, laporan CELIOS tahun 2024 memproyeksikan bahwa pengenaan pajak terhadap separuh dari 50 individu terkaya di Indonesia (triliuner) dapat menghasilkan sekitar Rp 81,6 triliun setiap tahun. Jumlah yang signifikan ini dapat menutupi sekitar 30% dari perkiraan Rp 4.000 triliun yang dibutuhkan untuk dana transisi energi Indonesia pada tahun 2040. Selain itu, pendekatan gabungan, termasuk pajak kekayaan bersama dengan pajak karbon, pajak produksi batu bara, dan pajak keuntungan tak terduga (windfall tax), berpotensi menghasilkan Rp 222,78 triliun hingga Rp 241,62 triliun per tahun.

Pendapatan yang dihasilkan dari pajak kekayaan dapat dialokasikan secara strategis untuk mendanai program pembangunan nasional yang krusial. Secara khusus, pajak ini dapat mempercepat transisi energi, termasuk penghentian dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) seperti Cirebon-1, yang membutuhkan Rp 21 triliun dan dapat dihentikan pada tahun 2027-2028 dengan pendanaan pajak kekayaan. Selain itu, pajak ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah yang sangat terpengaruh oleh upaya dekarbonisasi, seperti Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, serta mendukung inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan terhadap masyarakat yang terdampak.

C. Memperkuat Basis Pajak Progresif

Struktur penerimaan pajak Indonesia saat ini sangat bergantung pada pajak korporasi (28,8%) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (28%), dengan pajak penghasilan pribadi (PPh OP) hanya berkontribusi minimal sebesar 13%. Pengumpulan PPh OP dari non-karyawan (misalnya, pemilik usaha, dokter, pengacara) sangat tidak optimal, dengan kesenjangan pajak yang mencolok sebesar 80% dilaporkan pada tahun 2019. Salah satu masalah utama adalah bahwa pendapatan dari modal (misalnya, bunga, dividen, keuntungan modal dari pengalihan properti) seringkali dikenakan tarif pajak final yang lebih rendah (misalnya, 10% untuk dividen yang tidak diinvestasikan kembali, 2,5% untuk pengalihan properti) dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan marjinal tertinggi sebesar 35% untuk wajib pajak berpenghasilan tinggi. Perlakuan preferensial ini memungkinkan orang kaya untuk mengumpulkan kekayaan besar dengan beban pajak yang relatif rendah.

Sistem pajak yang ada saat ini, yang sangat bergantung pada pajak konsumsi dan korporasi, ditambah dengan pengumpulan pajak penghasilan pribadi yang rendah dan perlakuan pajak preferensial untuk pendapatan modal, secara aktif memperburuk ketimpangan kekayaan daripada menguranginya. Pajak kekayaan secara langsung mengatasi ketidakseimbangan struktural ini dengan menargetkan stok kekayaan. Data jelas menunjukkan konsentrasi kekayaan yang tinggi dan sistem pajak di mana pajak penghasilan pribadi berkontribusi kecil, dan pendapatan modal dikenakan pajak dengan tarif lebih rendah daripada pendapatan dari pekerjaan. Ini menciptakan lingkaran umpan balik: kekayaan terakumulasi, dikenakan pajak ringan, dan semakin memperlebar kesenjangan. Pajak kekayaan, dengan menargetkan stok kekayaan, secara langsung mengatasi akumulasi ini, menjadikan sistem pajak lebih progresif dan berpotensi memutus siklus peningkatan ketimpangan ini.

Pajak kekayaan komprehensif secara langsung menargetkan kekayaan yang terakumulasi, yang seringkali berasal atau tumbuh secara signifikan dari pendapatan modal dan apresiasi aset, sehingga secara efektif mengatasi keterbatasan sistem pajak penghasilan yang terutama berfokus pada arus pendapatan. Dengan demikian, pajak ini dapat memperluas basis pajak secara keseluruhan dan berkontribusi untuk menjadikan sistem pajak nasional lebih progresif.

Tabel 2: Proyeksi Penerimaan dari Skenario Pajak Kekayaan di Indonesia

   

V. Tantangan dan Risiko dalam Mengimplementasikan Pajak Kekayaan

A. Kompleksitas Teknis

Salah satu hambatan signifikan dalam implementasi pajak kekayaan adalah akurasi penilaian berbagai aset, terutama aset tidak likuid seperti properti, ekuitas bisnis swasta, koleksi seni, dan aset digital yang berkembang seperti mata uang kripto. Nilai pasar dapat sangat fluktuatif, membuat penilaian tahunan yang konsisten dan adil menjadi sulit dan berpotensi memicu sengketa. Pengalaman Belanda, di mana pajak kekayaannya dinyatakan tidak konstitusional sebagian karena masalah terkait hak properti dan non-diskriminasi dalam penilaian , menjadi contoh peringatan.

Pengumpulan dan integrasi data yang komprehensif dan akurat mengenai kepemilikan kekayaan individu sangat penting untuk implementasi yang efektif, namun data tersebut seringkali terfragmentasi atau tidak lengkap di Indonesia. Tantangan termasuk rendahnya kepatuhan wajib pajak, prevalensi pencucian uang, dan praktik pajak ilegal lainnya. Masalah dengan ketepatan waktu dan kelengkapan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) menyoroti masalah transparansi data yang ada. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang mengembangkan Sistem Administrasi Perpajakan Inti (CTAS) dan Identitas Tunggal (Single ID) untuk perpajakan guna memodernisasi sistem dan meningkatkan integrasi data, yang merupakan prasyarat penting.

B. Disinsentif Ekonomi dan Pelarian Modal

Pajak kekayaan, jika tidak dirancang dengan hati-hati, membawa risiko signifikan berupa pelarian modal, di mana individu kaya memindahkan aset mereka atau bahkan domisili pajak mereka ke yurisdiksi lain untuk menghindari pajak. Indonesia telah mengalami arus keluar modal yang substansial karena kekhawatiran atas stabilitas domestik, ketidakpastian politik, ketahanan ekonomi, dan strategi fiskal. Arus keluar tersebut dapat secara serius melemahkan nilai tukar rupiah dan berpotensi menguras cadangan devisa negara.

Pajak yang tinggi pada modal dan kekayaan dapat mengurangi insentif untuk menabung, berwirausaha, dan melakukan investasi produktif, yang berpotensi merugikan pertumbuhan ekonomi dan inovasi jangka panjang. Misalnya, peningkatan pajak kekayaan dapat menyebabkan perusahaan mengurangi pembayaran dividen, yang pada gilirannya dapat menurunkan investasi selanjutnya. Tanpa desain yang cermat, pajak kekayaan dapat mengakibatkan pajak berganda atau bahkan tiga kali lipat jika kekayaan yang mendasarinya telah dikenakan pajak sebagai pendapatan atau keuntungan modal. Untuk aset dengan tingkat pengembalian yang rendah, pajak kekayaan yang tinggi berpotensi menyita semua pendapatan bunga, yang menyebabkan penurunan nilai riil tabungan dari waktu ke waktu.

Sifat tidak likuid dan fluktuasi banyak aset bernilai tinggi (misalnya, bisnis swasta, properti, aset digital) merupakan tantangan praktis mendasar bagi pajak kekayaan yang berulang. Hal ini dapat memaksa wajib pajak untuk menjual aset produktif demi memenuhi kewajiban pajak, yang mengarah pada disrupsi ekonomi dan berpotensi bertentangan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika pajak kekayaan berulang dikenakan pada aset-aset ini, wajib pajak mungkin terpaksa menjual aset produktif ini untuk membayar pajak, daripada menggunakan pendapatan yang dihasilkan darinya. Ini adalah masalah ekonomi yang lebih dalam daripada sekadar kompleksitas administratif; hal ini secara langsung memengaruhi kelangsungan bisnis dan insentif investasi.

C. Kapasitas Hukum dan Administratif

Implementasi pajak kekayaan yang komprehensif memerlukan pembentukan kerangka hukum yang kuat dan spesifik, karena ketentuan UU PPh yang ada tidak memadai dalam cakupan dan tujuannya. Upaya sebelumnya untuk memperkenalkan pajak atas warisan dan hadiah ditolak karena “sensitivitas sosial dan budaya” serta kurangnya kemauan politik yang dirasakan, yang menunjukkan potensi hambatan legislatif untuk pajak kekayaan yang lebih luas.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini menghadapi tantangan terkait kapasitas administrasi yang belum optimal di seluruh struktur organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, dan kerangka regulasinya. Meskipun DJP telah membentuk Satuan Tugas Individu Kekayaan Tinggi (Satgas HWI) untuk meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak kaya , masalah yang lebih luas seperti rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban pajak dan penghindaran pajak yang meluas masih tetap ada. Keberhasilan implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Inti (CTAS) sangat penting untuk memodernisasi administrasi pajak dan meningkatkan akurasi data.

VI. Pengalaman Internasional dan Pelajaran bagi Indonesia

A. Studi Kasus Negara dengan Pajak Kekayaan

• Norwegia: Negara Nordik ini telah mempertahankan pajak kekayaan bersih sejak tahun 1892. Pajak ini menerapkan tarif progresif, berkisar antara 0,85% hingga 1,1% pada kekayaan individu yang melebihi NOK 1,5 juta (sekitar EUR 146.000), dengan sebagian dialokasikan ke pemerintah kota. Namun, peningkatan pajak kekayaan (2023) dan tarif pajak dividen baru-baru ini telah dikaitkan dengan eksodus signifikan individu kaya dan aset mereka. Laporan menunjukkan bahwa kekayaan senilai $54 miliar meninggalkan Norwegia, yang mengakibatkan kerugian bersih sebesar $448 juta dalam penerimaan pajak kekayaan tahunan, jauh melebihi keuntungan yang diproyeksikan. Faktor kunci yang berkontribusi terhadap hasil ini adalah pengenaan pajak atas keuntungan yang belum direalisasi, yang dapat memaksa pengusaha untuk menjual perusahaan mereka atau pindah untuk memenuhi kewajiban pajak.

• Swiss: Swiss juga mengenakan pajak kekayaan bersih, tetapi implementasinya terdesentralisasi di tingkat kanton, yang mengarah pada variasi signifikan dalam tarif dan pengecualian di 26 kantonnya. Pajak ini berlaku untuk aset di seluruh dunia (tidak termasuk real estat asing dan bentuk usaha tetap) dan memungkinkan pengurangan utang di seluruh dunia. Struktur federal Swiss memungkinkan pengumpulan data yang terperinci di tingkat kanton. Sistem ini dirancang agar pajak kekayaan idealnya dapat dikelola dari pendapatan yang dihasilkan oleh aset, daripada mengikis kekayaan pokok itu sendiri. Meskipun kepemilikan kekayaan yang dilaporkan responsif terhadap pajak kekayaan, studi menunjukkan bahwa elastisitas penerimaan pajak terhadap tarif pajak rendah, menyiratkan bahwa tarif saat ini berada di bawah titik maksimalisasi penerimaan.

• Spanyol: Spanyol memperkenalkan kembali pajak kekayaan bersih progresif (0,2-3,75% untuk kekayaan di atas EUR 700.000). Pada tahun 2022, “pajak kekayaan solidaritas” (1,7-3,5% untuk aset bersih yang melebihi EUR 3 juta) diperkenalkan dan kemudian diperpanjang tanpa batas waktu. Namun, pengalaman Spanyol, terutama jika digabungkan dengan pajak penghasilan modal pribadi, telah menghasilkan tarif pajak efektif marjinal (METR) yang sangat tinggi, terkadang melebihi 100%. Hal ini telah menyebabkan pengamatan bahwa pajak kekayaan di Spanyol belum terlalu efektif dalam mendistribusikan kembali kekayaan dan telah mengumpulkan pendapatan yang relatif kecil.

B. Analisis Negara yang Menghapus Pajak Kekayaan

Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara maju telah menghapus pajak kekayaan bersih mereka. Alasan utama yang disebutkan untuk penghapusan ini meliputi: pajak tersebut menghasilkan sedikit pendapatan, menimbulkan biaya administrasi yang tinggi, dan mendorong arus keluar individu kaya dan modal mereka. Para pembuat kebijakan di negara-negara ini juga menyimpulkan bahwa pajak yang tinggi atas modal dan kekayaan dapat merusak pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Putusan Mahkamah Agung Belanda yang menyatakan pajak kekayaan mereka tidak konstitusional semakin menyoroti tantangan hukum dan praktis.

Keberhasilan atau kegagalan pajak kekayaan sangat bergantung pada pilihan desain spesifik (misalnya, dasar pajak, tarif, perlakuan aset tidak likuid, interaksi dengan pajak modal lainnya) dan konteks ekonomi dan politik yang lebih luas, bukan pada konsep intrinsik pajak kekayaan itu sendiri. Pengalaman Norwegia baru-baru ini memberikan ilustrasi yang jelas tentang bagaimana pengenaan pajak atas keuntungan yang belum direalisasi dan beban kumulatif pajak kekayaan dan dividen dapat menyebabkan kerugian pendapatan bersih meskipun ada tujuan kebijakan. Data menunjukkan bahwa meskipun beberapa negara (Norwegia, Swiss, Spanyol) memiliki pajak kekayaan, banyak yang telah menghapusnya. Pembeda utamanya bukan hanya ada atau tidaknya pajak, tetapi rincian desainnya. Kasus Norwegia sangat instruktif: peningkatan tarif yang tampaknya kecil, dikombinasikan dengan pengenaan pajak atas keuntungan yang belum direalisasi dan pajak dividen yang tinggi, memicu eksodus modal yang signifikan dan kerugian pendapatan bersih. Ini menunjukkan bahwa struktur pajak, terutama interaksinya dengan pajak modal lainnya dan perlakuan aset tidak likuid, adalah yang terpenting. Stabilitas relatif Swiss, sebaliknya, mungkin terkait dengan fleksibilitas kantonnya dan prinsip bahwa pajak kekayaan harus dibayar dari pendapatan yang dihasilkan oleh aset, yang menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati terhadap likuiditas.

C. Dialog Global tentang Pajak Kekayaan

Terlepas dari catatan historis yang beragam, pajak kekayaan mendapatkan perhatian baru di panggung internasional. Pajak ini kini menjadi agenda penting dalam forum-forum internasional, termasuk G20, di mana para menteri keuangan membahas proposal pajak kekayaan minimum sebesar 2% untuk orang super kaya. Organisasi internasional seperti OECD dan IMF juga telah menyatakan dukungan untuk pajak kekayaan dan pendapatan progresif sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan dan mengoptimalkan kapasitas fiskal. Dialog global ini menunjukkan potensi pergeseran menuju koordinasi internasional yang lebih besar, yang secara signifikan dapat mengurangi risiko pelarian modal bagi negara-negara individual seperti Indonesia.

Dialog global yang sedang berlangsung dan diskusi G20 tentang pajak kekayaan minimum merupakan potensi pergeseran paradigma yang dapat secara fundamental mengubah analisis risiko-manfaat untuk mengimplementasikan pajak kekayaan di negara-negara individual seperti Indonesia. Tindakan internasional yang terkoordinasi dapat secara signifikan mengurangi risiko pelarian modal, yang secara historis menjadi penghalang utama. Secara historis, ketakutan akan pelarian modal telah menjadi alasan utama bagi negara-negara untuk menghindari atau menghapus pajak kekayaan. Namun, jika ekonomi-ekonomi besar, khususnya anggota G20, menyepakati pajak kekayaan minimum yang terkoordinasi, insentif bagi orang kaya untuk sekadar memindahkan aset mereka ke “surga pajak” akan berkurang. Koordinasi internasional ini dapat menciptakan lapangan bermain yang lebih setara, menjadikan pajak kekayaan pilihan kebijakan yang lebih layak dan tidak terlalu berisiko bagi Indonesia.

Tabel 3: Ringkasan Model dan Hasil Pajak Kekayaan di Negara-negara Terpilih

VII. Perspektif Pemangku Kepentingan tentang Pajak Kekayaan di Indonesia

A. Pemerintah (Kementerian Keuangan, DJP)

Kementerian Keuangan mengakui kebutuhan kritis akan sumber pendanaan alternatif, terutama mengingat penurunan penerimaan negara dan peningkatan pengeluaran, khususnya selama periode krisis. Kementerian telah menyatakan keterbukaan untuk menjajaki pajak kekayaan sebagai potensi sumber pendapatan alternatif. Pemerintah memandang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen multifaset, berfungsi sebagai penyerap guncangan untuk melindungi warga negara dan menstabilkan ekonomi, akselerator transformasi ekonomi (misalnya, modal manusia, infrastruktur), dan alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan mengurangi kemiskinan ekstrem dan ketimpangan. Hal ini secara konseptual sejalan dengan potensi peran redistributif dan pendanaan dari pajak kekayaan. Namun, pemerintah tetap berhati-hati, menyatakan bahwa mereka “tidak akan terburu-buru” untuk mengimplementasikan pajak kekayaan, menekankan perlunya studi menyeluruh dan perumusan detail teknis yang cermat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara proaktif telah membentuk Satuan Tugas Individu Kekayaan Tinggi (Satgas HWI) untuk meningkatkan pengawasan dan meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak kaya, mengakui tantangan yang ada di bidang ini.

B. Ekonom

• Pro-Pajak Kekayaan: Ekonom terkemuka Indonesia, seperti Bhima Yudhistira, Direktur dan Ekonom Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS), adalah pendukung kuat pajak kekayaan. Mereka menganjurkannya sebagai solusi krusial untuk mengatasi ketimpangan kekayaan yang persisten dan kebutuhan mendesak akan pendanaan iklim. Yudhistira menyoroti dukungan publik yang luar biasa di Indonesia (86% dalam survei baru-baru ini) untuk pajak kekayaan bagi orang kaya. Proyeksi dari CELIOS menunjukkan potensi penerimaan yang signifikan, diperkirakan hingga Rp 155,3 triliun untuk implementasi sekali saja. Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa pajak kekayaan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengekang akumulasi aset yang berlebihan, terutama dari komoditas ekstraktif yang merusak lingkungan, sehingga mendorong transisi menuju energi yang lebih bersih. Secara internasional, ekonom seperti Jeffrey Sachs dan Gabriel Zucman, bersama dengan organisasi seperti IMF dan OECD, juga mendukung pajak kekayaan dan pendapatan progresif sebagai alat yang efektif untuk mengurangi ketimpangan dan mengoptimalkan kapasitas fiskal.

• Kontra-Pajak Kekayaan/Kekhawatiran: Sebaliknya, beberapa ekonom menyatakan keberatan, memperingatkan bahwa pajak kekayaan yang tidak dirancang dengan baik dapat meningkatkan risiko bisnis, menghambat inovasi, dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ada juga kekhawatiran bahwa upaya reformasi pajak saat ini, khususnya peningkatan Pajak Penghasilan Pribadi (PPh OP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dapat secara tidak proporsional membebani kelas menengah. Selain itu, ekonom memperingatkan bahwa “pengeluaran yang sembrono” oleh pemerintah dapat merusak kepercayaan dan dukungan publik terhadap inisiatif pajak baru, termasuk pajak kekayaan.

C. Organisasi Masyarakat Sipil

Organisasi masyarakat sipil, seperti The PRAKARSA, adalah advokat vokal untuk pajak kekayaan. Mereka memperjuangkannya sebagai kebijakan pajak progresif yang mampu secara efektif mengurangi ketimpangan dan mempercepat distribusi kekayaan yang adil. Organisasi-organisasi ini berpendapat bahwa sistem pajak yang ada sebagian besar telah gagal dalam peran pentingnya dalam redistribusi kekayaan dan bahwa penghindaran dan penghindaran pajak yang meluas oleh korporasi dan kelompok super kaya tetap menjadi tantangan signifikan bagi otoritas pajak.

Survei yang ditugaskan oleh kelompok masyarakat sipil secara konsisten menunjukkan dukungan publik yang kuat untuk pajak kekayaan di Indonesia, dengan angka berkisar antara 79% hingga 86% responden mendukung implementasinya pada individu dengan kekayaan bersih tinggi. Organisasi masyarakat sipil memandang pajak kekayaan sebagai mekanisme vital untuk mendanai layanan publik esensial dan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menanggapi berbagai krisis, termasuk pandemi, perubahan iklim, dan ketahanan pangan.

Dukungan publik dan masyarakat sipil yang luar biasa terhadap pajak kekayaan menciptakan mandat politik yang signifikan yang berpotensi mengatasi resistensi dari kelompok bisnis dan memberikan kemauan politik yang diperlukan untuk implementasi, yang sebelumnya menjadi penghalang bagi proposal pajak serupa. Namun, dukungan publik ini kemungkinan besar bersyarat pada persepsi keadilan pajak dan pemanfaatan pendapatan yang dihasilkan secara transparan dan efektif.

D. Asosiasi Bisnis (KADIN, APINDO, Hipmi)

• Kekhawatiran: Asosiasi bisnis, termasuk Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), telah menyuarakan kekhawatiran signifikan mengenai potensi dampak buruk pajak kekayaan. Mereka menyoroti risiko pelarian modal, yang seringkali didorong oleh keraguan mengenai stabilitas politik, sosial, dan fiskal Indonesia. Organisasi-organisasi ini memperingatkan bahwa arus keluar modal dan pembatalan investasi yang direncanakan dapat menyebabkan konsekuensi makroekonomi negatif yang substansial, termasuk hilangnya kesempatan kerja, terganggunya belanja konsumen, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

• Dukungan Hati-hati/Syarat: Meskipun mengakui upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, organisasi seperti KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) menekankan bahwa setiap pajak yang terkumpul harus secara efektif didistribusikan kembali ke ekonomi rakyat untuk memastikan manfaat yang luas. APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) memprioritaskan penciptaan iklim investasi yang kondusif, mengadvokasi kebijakan yang melindungi bisnis dan memastikan beban pajak tidak merusak kinerja bisnis atau mengurangi daya saing nasional. Mereka menekankan pentingnya tarif pajak yang kompetitif dan peningkatan produktivitas pekerja sebagai alternatif untuk meningkatkan beban biaya pada bisnis.

Ketegangan antara keharusan untuk penerimaan dan redistribusi (yang didukung oleh pemerintah, ekonom, dan masyarakat sipil) dan kekhawatiran mengenai pelarian modal dan disinsentif (yang diangkat oleh asosiasi bisnis) menggarisbawahi pentingnya desain kebijakan yang terkalibrasi dengan baik, transparan, dan dikomunikasikan secara strategis. Setiap pajak kekayaan harus disertai dengan tata kelola yang kuat, komunikasi yang jelas, dan manfaat yang terbukti untuk menjaga kepercayaan dan mencegah reaksi ekonomi yang merugikan, secara efektif membentuk kontrak sosial baru antara negara dan warga negara terkaya. Kekhawatiran dari bisnis bukan hanya tentang pajak itu sendiri, tetapi tentang stabilitas dan prediktabilitas lingkungan ekonomi secara keseluruhan. Jika pemerintah dapat merancang pajak kekayaan yang dianggap adil, dapat diprediksi, dan pendapatannya jelas terkait dengan investasi publik yang produktif , hal itu berpotensi mengurangi pelarian modal dan menjaga kepercayaan investor. Ini membutuhkan pendekatan holistik yang melampaui tarif pajak saja, mencakup tata kelola, kepercayaan publik, dan narasi yang jelas tentang tujuan dan manfaat pajak.

VIII. Rekomendasi untuk Kerangka Pajak Kekayaan Komprehensif di Indonesia

A. Desain Kebijakan

Disarankan untuk mengadopsi pajak kekayaan progresif dan berulang yang dikenakan atas kekayaan bersih. Penentuan ambang batas yang cermat untuk Individu dengan Kekayaan Bersih Tinggi (HNWI) sangat penting, dengan ambang batas yang disarankan oleh PRAKARSA yaitu kekayaan bersih di atas Rp 144 miliar sebagai titik awal yang kuat. Meskipun pajak kekayaan sekali saja dapat memberikan pendapatan segera, pajak berulang lebih efektif untuk mencapai redistribusi kekayaan jangka panjang dan aliran pendapatan yang stabil.

Dasar pajak harus didefinisikan secara luas untuk mencakup semua bentuk kekayaan, termasuk properti, aset keuangan, dan aset berharga lainnya, sambil memungkinkan pengurangan kewajiban yang sah. Tarif progresif harus dieksplorasi, misalnya, dalam kisaran 0,05% hingga 2% seperti yang dicontohkan oleh negara-negara OECD atau tarif progresif 1-2% yang disarankan oleh PRAKARSA. Yang terpenting, mengambil pelajaran dari pengalaman Norwegia, desain pajak harus menghindari pengenaan pajak atas keuntungan yang belum direalisasi untuk mencegah masalah likuiditas dan pelarian modal.

Untuk mengatasi potensi tantangan likuiditas bagi wajib pajak, terutama mereka yang memiliki aset tidak likuid yang signifikan, ketentuan untuk pembayaran cicilan selama periode yang wajar (misalnya, maksimal 5 tahun seperti yang diusulkan dalam ) harus diterapkan, idealnya tanpa denda atau bunga untuk cicilan tepat waktu. Hal ini mencegah penjualan aset paksa. Aturan yang jelas dan komprehensif harus ditetapkan untuk mencegah pajak berganda dengan pajak penghasilan yang ada, pajak keuntungan modal, dan rezim pajak properti. Hal ini memastikan keadilan dan menghindari disinsentif terhadap kegiatan ekonomi produktif.

B. Peningkatan Infrastruktur Administratif dan Data

Investasi substansial diperlukan untuk meningkatkan sumber daya manusia, pelatihan khusus, dan kemampuan teknologi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk secara efektif mengelola penilaian aset yang kompleks, melacak kepemilikan kekayaan internasional, dan menegakkan kepatuhan. Mekanisme yang kuat untuk berbagi dan mengintegrasikan data harus ditetapkan antara DJP, lembaga keuangan (misalnya, Bank Indonesia), pendaftaran tanah, dan lembaga pemerintah terkait lainnya. Pengembangan Sistem Administrasi Perpajakan Inti (CTAS) yang sedang berlangsung dan implementasi Identitas Tunggal untuk perpajakan adalah langkah-langkah fundamental yang harus diprioritaskan dan dimanfaatkan sepenuhnya. Teknologi canggih, termasuk analitik big data, kecerdasan buatan, dan berpotensi blockchain untuk kelas aset tertentu, harus dieksplorasi dan dimanfaatkan untuk penilaian aset yang akurat, identifikasi kekayaan yang tidak dilaporkan atau tersembunyi, dan peningkatan keseluruhan kepatuhan pajak.

Kelayakan pajak kekayaan komprehensif di Indonesia lebih tentang bagaimana pajak itu diimplementasikan daripada apakah itu dapat diimplementasikan, dengan penekanan kuat pada tata kelola, infrastruktur data, dan kepercayaan publik. Peluncuran yang berhasil dan fungsi yang efektif dari Sistem Administrasi Pajak Inti (CTAS) dan Identitas Tunggal untuk perpajakan adalah prasyarat penting untuk administrasi pajak kekayaan yang kuat, karena secara langsung mengatasi tantangan data dan kepatuhan yang mendasar. Rekomendasi terperinci untuk peningkatan administrasi dan data menyoroti bahwa tantangan utamanya bukan hanya pajak itu sendiri, tetapi kapasitas dasar administrasi pajak. CTAS dan Identitas Tunggal secara eksplisit disebutkan sebagai upaya modernisasi. Jika sistem dasar ini tidak berfungsi penuh dan efektif, pajak kekayaan, yang menuntut data yang lebih terperinci dan komprehensif, akan menghadapi hambatan signifikan. Ini menyiratkan bahwa pajak kekayaan bukanlah kebijakan yang terisolasi tetapi sangat bergantung pada reformasi administrasi pajak yang lebih luas dan berkelanjutan.

C. Mitigasi Dampak Ekonomi Negatif

Terapkan langkah-langkah untuk mengurangi pelarian modal, seperti berpartisipasi aktif dalam dan memanfaatkan kerangka kerja sama pajak internasional (misalnya, Pertukaran Informasi Otomatis – AEOI ) dan terlibat secara kuat dalam inisiatif global seperti diskusi G20 tentang pajak kekayaan minimum. Tindakan internasional yang terkoordinasi dapat secara signifikan mengurangi insentif untuk relokasi modal.

Implementasi pajak kekayaan harus dilengkapi dengan kebijakan pro-investasi lainnya. Ini termasuk menawarkan insentif pajak yang ditargetkan untuk investasi produktif, memastikan lingkungan regulasi yang stabil dan dapat diprediksi, dan meningkatkan keamanan bisnis secara keseluruhan serta kemudahan berbisnis. Pemerintah harus secara jelas mengkomunikasikan strategi fiskal dan rencana mitigasi risiko kepada publik dan investor. Selain itu, penting untuk memastikan alokasi pendapatan pajak kekayaan yang bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel untuk program pembangunan berdampak tinggi, menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat.

D. Keterlibatan Publik dan Transparansi

Kampanye edukasi publik yang komprehensif sangat penting untuk menjelaskan dasar pemikiran, tujuan, dan aspek implementasi rinci dari pajak kekayaan. Strategi ini harus secara proaktif mengatasi kekhawatiran publik, membangun kepercayaan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab nasional bersama. Tetapkan mekanisme yang jelas dan mudah diakses untuk pelaporan berkala tentang pengumpulan dan pemanfaatan pendapatan pajak kekayaan. Hal ini menunjukkan kontribusi langsung pajak terhadap kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, dan prioritas nasional lainnya, memperkuat kepercayaan publik.

E. Implementasi Bertahap dan Tata Kelola Adaptif

Pertimbangkan pendekatan yang hati-hati dan bertahap untuk implementasi. Ini dapat melibatkan memulai dengan cakupan yang lebih sempit, tarif awal yang lebih rendah, atau program percontohan untuk menguji sistem administrasi, mengidentifikasi tantangan yang tidak terduga, dan mengumpulkan data empiris sebelum peluncuran skala penuh. Tetapkan mekanisme yang kuat untuk pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak ekonomi dan sosial pajak kekayaan. Pendekatan tata kelola adaptif ini memungkinkan penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan yang tepat waktu berdasarkan hasil dunia nyata dan data yang muncul.

Tabel 4: Tantangan Utama dan Strategi Mitigasi yang Diusulkan untuk Implementasi Pajak Kekayaan di Indonesia

   

IX. Kesimpulan

Pajak kekayaan komprehensif yang dirancang dengan baik memiliki arti strategis bagi Indonesia, berfungsi sebagai instrumen yang kuat untuk mengatasi ketimpangan kekayaan yang meningkat dan mengamankan pendanaan krusial untuk program pembangunan nasional, khususnya transisi energi. Pergeseran ini merepresentasikan langkah menuju lanskap fiskal yang lebih progresif dan adil.

Keberhasilan implementasi, bagaimanapun, bergantung pada perencanaan yang cermat, pembentukan kapasitas administrasi yang kuat (terutama dalam manajemen data dan penilaian), dan komitmen yang jelas dan tak tergoyahkan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan pendapatan. Pajak kekayaan yang berhasil, ditambah dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, dapat mendefinisikan ulang kebijakan fiskal Indonesia. Ini akan menggeser paradigma dari sekadar menghasilkan pendapatan menjadi mobilisasi sumber daya strategis untuk transformasi nasional, menumbuhkan kontrak sosial yang diperbarui antara pemerintah dan warga negara terkaya berdasarkan tanggung jawab bersama dan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini menyiratkan pendekatan yang lebih dalam dan berbasis nilai terhadap tata kelola fiskal.

Pelajaran dari pengalaman internasional menunjukkan bahwa desain pajak yang cacat, terutama yang mengenakan pajak atas keuntungan yang belum direalisasi atau menciptakan beban kumulatif yang berlebihan, dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti pelarian modal dan kerugian pendapatan bersih. Oleh karena itu, Indonesia harus mengadopsi model yang menghindari perangkap ini, mungkin dengan meniru praktik terbaik dari negara-negara seperti Swiss yang menekankan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak kekayaan dari pendapatan yang dihasilkan aset.

Akhirnya, dialog global yang sedang berlangsung mengenai pajak kekayaan minimum menawarkan peluang unik bagi Indonesia. Jika ada tindakan terkoordinasi di antara negara-negara besar, risiko pelarian modal dapat sangat berkurang, menjadikan pajak kekayaan sebagai alat yang lebih layak dan efektif untuk mencapai keadilan fiskal dan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.