Menggali Potensi Pajak Indonesia: Relevansi Persamaan Ismuhadi di Sektor Shadow Economy Tinggi

Jakarta, fiskusmagnews.com:

I. Ringkasan Eksekutif

Ekonomi bayangan di Indonesia merupakan tantangan yang signifikan dan berkelanjutan, diperkirakan mencapai porsi substansial dari PDB nasional, dengan angka berkisar antara 25% hingga 30-40%. Sektor informal yang meluas ini, yang ditandai oleh aktivitas yang disembunyikan dari otoritas resmi terutama untuk menghindari pajak dan peraturan lainnya , secara serius mengikis basis pajak nasional dan mengganggu keadilan fiskal. Proporsi pekerja informal yang tinggi, mencapai 57,6% hingga 59,14% dari total angkatan kerja, menggarisbawahi skala masalah yang besar ini, membuat metode pengumpulan pajak tradisional sebagian besar tidak efektif untuk segmen ini.

Persamaan Akuntansi Pajak (TAE) dan Persamaan Akuntansi Matematika (MAE) Dr. Joko Ismuhadi Soewarsono mewakili alat forensik inovatif yang dikembangkan secara khusus dalam konteks perpajakan Indonesia. Persamaan-persamaan ini secara strategis menata ulang prinsip-prinsip akuntansi fundamental (Aset = Liabilitas + Ekuitas) untuk membangun hubungan matematis langsung antara profitabilitas perusahaan (laporan laba rugi) dan kekayaan bersihnya (neraca). Tujuan utamanya adalah untuk mendeteksi potensi penghindaran pajak, mengungkap aktivitas ekonomi bawah tanah, dan mengidentifikasi penyimpangan keuangan dengan menandai inkonsistensi dalam data keuangan yang dilaporkan.

Persamaan Ismuhadi menawarkan relevansi substansial dalam mengatasi potensi pajak di empat sektor ekonomi bayangan tinggi yang diidentifikasi: perdagangan eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, dan perikanan. Kemampuannya untuk menganalisis interaksi antara komponen keuangan utama, bahkan dengan catatan formal yang terbatas, memungkinkan pembentukan tingkat pendapatan yang diharapkan dan deteksi anomali yang mengindikasikan pendapatan tersembunyi atau pengeluaran yang digelembungkan. Pendekatan kuantitatif ini memberikan pandangan holistik, melampaui audit tradisional item-per-item.

Untuk sepenuhnya memanfaatkan Persamaan Ismuhadi, integrasi strategis dengan sistem administrasi pajak digital (Sistem Pajak Inti) dan mekanisme berbagi data yang kuat dengan pihak ketiga (misalnya, bank, platform e-commerce, catatan properti) sangat penting. Pedoman aplikasi yang disesuaikan untuk setiap sektor, ditambah dengan penelitian empiris berkelanjutan dan peningkatan kapasitas bagi otoritas pajak, akan meningkatkan efektivitasnya. Selain itu, kebijakan komplementer yang berfokus pada penyederhanaan kepatuhan, pemberian insentif untuk formalisasi, dan peningkatan literasi pajak di kalangan pelaku sektor informal sangat penting untuk mobilisasi pendapatan yang berkelanjutan.

II. Pendahuluan : Tantangan Berkelanjutan Ekonomi Bayangan Indonesia

Mendefinisikan Ekonomi Bayangan dan Skala Signifikannya di Indonesia

Ekonomi bayangan, yang juga dikenal sebagai ekonomi bawah tanah atau pasar gelap, mengacu pada semua aktivitas ekonomi yang sengaja disembunyikan dari otoritas resmi. Aktivitas-aktivitas ini disembunyikan karena berbagai alasan, termasuk moneter, regulasi, dan kelembagaan, dengan motivasi utama seringkali adalah untuk menghindari peraturan pemerintah, khususnya pajak dan kebijakan fiskal lainnya. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mengkategorikan aktivitas ekonomi bayangan menjadi produksi bawah tanah, produksi ilegal, produksi sektor informal, dan produksi rumah tangga.

Di Indonesia, ekonomi bayangan adalah fenomena yang sangat mengakar dengan pengaruh yang signifikan dan terus meningkat terhadap ekonomi nasional. Perkiraan ukurannya bervariasi tetapi secara konsisten menyoroti skala substansialnya. OECD melaporkan bahwa ekonomi bayangan Indonesia dapat mencapai 30-40% dari PDB nasionalnya. Penelitian lain menunjukkan bahwa kontribusinya sekitar 25% dari PDB Indonesia (Lestari et al., 2022) atau rata-rata 29% dari tahun 1981 hingga 2014 (Agustina, 2020). Sebuah studi oleh Nizar dan Purnomo (2000-2009) memperkirakan ekonomi bawah tanah sebesar Rp164,4 triliun per tahun rata-rata, setara dengan 6% dari PDB, dengan potensi kerugian pajak sebesar Rp20,6 triliun setiap tahun. Perkiraan yang lebih baru menunjukkan potensi kerugian pajak sebesar Rp11.172,86 miliar setiap triwulan akibat aktivitas ekonomi bawah tanah (Samuda, 2016).

Indikator penting dari luasnya ekonomi bayangan adalah tingginya proporsi pekerja informal. OECD mencatat bahwa 57,6% dari total angkatan kerja Indonesia berada di sektor informal pada tahun 2019 , angka yang meningkat menjadi 59,14% pada Februari 2024, mewakili 84,13 juta orang. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi beroperasi di luar pengawasan formal dan kerangka peraturan.

Dampak Ekonomi Bayangan terhadap Penerimaan Pajak Nasional dan Keadilan Ekonomi

Ekonomi bayangan secara langsung merusak basis pajak nasional, menyebabkan potensi hilangnya pendapatan yang besar bagi negara. Ini adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap rasio pajak Indonesia yang secara konsisten rendah. Pemerintah bertujuan untuk mempersempit kesenjangan pajak, yang di Indonesia mencapai 8,5% dibandingkan dengan tolok ukur internasional sebesar 3,6% untuk negara-negara OECD dan negara berkembang.

Keberadaan ekonomi bayangan menciptakan disparitas signifikan dalam sistem perpajakan, di mana wajib pajak yang patuh menanggung beban yang secara tidak proporsional lebih besar dibandingkan dengan mereka yang beroperasi secara informal. Ini mengikis keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Sifat tersembunyi dari aktivitas-aktivitas ini menghasilkan statistik ekonomi nasional yang tidak akurat, mempersulit perumusan kebijakan publik yang efektif dan menghambat upaya menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Batasan Penilaian Pajak Tradisional di Sektor Informal

Metode audit tradisional seringkali berfokus pada item pendapatan atau pengeluaran tertentu secara terpisah. Pendekatan ini dapat menjadi tidak memadai di sektor informal, karena mungkin melewatkan inkonsistensi dan manipulasi ketika akun-akun individual tampak wajar secara terpisah.

Sektor informal sering dikategorikan sebagai “sulit dipajaki” karena beberapa faktor. Jumlah pelaku usaha yang sangat banyak, seperti 66 juta unit UMKM pada tahun 2023 , membuat pemeriksaan intensif dan individual secara tradisional menjadi tidak mungkin dilakukan. Dominasi transaksi tunai dan ketiadaan pembukuan yang memadai menghilangkan jejak audit konvensional yang diandalkan oleh otoritas pajak. Hal ini secara langsung berkontribusi pada “kesenjangan pajak” yang signifikan, yang merupakan perbedaan antara kewajiban pajak teoretis dan penerimaan aktual. Implikasi yang lebih luas adalah bahwa pemerintah terpaksa menempatkan beban pajak yang lebih berat pada sektor formal yang patuh, yang mengarah pada distribusi beban pajak yang tidak adil dan berpotensi menghambat formalisasi. Ini menciptakan siklus yang terus-menerus di mana ketidakjelasan data menyebabkan kepatuhan yang rendah, yang pada gilirannya memperburuk kesulitan pengumpulan data dan perpajakan yang efektif, menghambat keberlanjutan fiskal secara keseluruhan. Banyak pelaku sektor informal, khususnya UMKM, mungkin memiliki pendapatan di bawah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau melaporkan pendapatan mereka di bawah ambang batas tersebut, sehingga tidak wajib mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Memperkenalkan Persamaan Ismuhadi sebagai Pendekatan Inovatif

Persamaan Ismuhadi, juga dikenal sebagai Persamaan Akuntansi Pajak (TAE), adalah alat forensik inovatif yang dikembangkan oleh ahli pajak Indonesia Dr. Joko Ismuhadi Soewarsono khusus untuk konteks perpajakan Indonesia.

Ini menawarkan pendekatan kuantitatif yang unik untuk menganalisis data keuangan dengan tujuan eksplisit untuk mendeteksi potensi penghindaran pajak dan mengungkap aktivitas ekonomi bawah tanah. Pengembangannya menandakan upaya proaktif dan terarah untuk mengatasi tantangan spesifik penegakan dan kepatuhan pajak dalam lingkungan ekonomi dan regulasi Indonesia yang kompleks.

III. Persamaan Ismuhadi : Kerangka Forensik untuk Analisis Pajak

Fondasi Teoretis

Persamaan Ismuhadi diturunkan dari Persamaan Akuntansi Dasar (BAE: Aset = Liabilitas + Ekuitas) dan Persamaan Akuntansi yang Diperluas (EAE: Aset = Liabilitas + Ekuitas + (Pendapatan – Beban – Dividen)). Dr. Ismuhadi lebih lanjut merasionalisasi Persamaan Akuntansi Matematika (MAE), yang dinyatakan sebagai: Aset + Dividen + Beban = Liabilitas + Ekuitas + Pendapatan.

Fondasi teoretis yang kuat ini, yang berakar pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara luas, meningkatkan kredibilitas persamaan dan potensi adopsinya dalam kerangka administrasi pajak. Ini memanfaatkan konsep dan hubungan yang akrab dalam laporan keuangan, membuatnya dapat diakses oleh para profesional pajak dengan latar belakang akuntansi.

Formulasi Inti

Persamaan Ismuhadi diformulasikan dalam dua bentuk utama untuk Persamaan Akuntansi Pajak (TAE) dan satu bentuk untuk Persamaan Akuntansi Matematika (MAE).

• Bentuk 1 TAE: Pendapatan – Beban = Aset – Liabilitas. Formulasi ini secara langsung menghubungkan komponen inti laporan laba rugi (Pendapatan dikurangi Beban, yang mewakili profitabilitas) dengan komponen inti neraca (Aset dikurangi Liabilitas, yang secara fundamental sama dengan Ekuitas atau Kekayaan Bersih). Ini mewujudkan “keseimbangan aktivitas ekonomi,” yang menyatakan bahwa kinerja operasional yang dilaporkan perusahaan (profitabilitas) harus secara logis sesuai dengan perubahan dalam struktur keuangannya (kekayaan bersih). Penyimpangan signifikan dari keseimbangan yang diharapkan ini berfungsi sebagai indikator kuat potensi pelaporan pendapatan yang lebih rendah atau pengeluaran yang digelembungkan yang tidak secara genap memengaruhi kekayaan bersih perusahaan secara konsisten.

• Bentuk 2 TAE: Pendapatan = Beban + Aset – Liabilitas. Ekspresi alternatif TAE ini (yang juga dapat ditulis sebagai Pendapatan = Beban + Ekuitas) menyoroti hubungan terbalik yang krusial antara Pendapatan dan Liabilitas: penurunan Pendapatan harus secara logis sesuai dengan peningkatan Liabilitas, dan sebaliknya. Bentuk ini sangat berguna untuk mendeteksi transaksi akuntansi yang sengaja menyesatkan, taktik umum dalam penghindaran pajak. Formulasi ini secara khusus dirancang untuk mengungkap kesalahan klasifikasi sebagai taktik penghindaran pajak. Wajib pajak mungkin sengaja mencatat pendapatan sebagai liabilitas (misalnya, “pendapatan diterima di muka” untuk layanan yang sudah diberikan) atau pengeluaran sebagai aset (misalnya, menggelembungkan nilai persediaan) untuk secara langsung mengurangi pendapatan kena pajak yang dilaporkan, sementara berpotensi menjaga neraca tetap seimbang secara mekanis di bawah BAE. Dengan mengisolasi Pendapatan di satu sisi dan menghubungkannya dengan Beban dan posisi neraca bersih (Aset – Liabilitas), bentuk ini membuat kesalahan klasifikasi tersebut tampak secara matematis. Sebagai contoh, jika pendapatan salah dicatat sebagai liabilitas, itu akan mengurangi pendapatan saat ini yang dilaporkan, sehingga menurunkan kewajiban pajak. Sebaliknya, jika pengeluaran salah dikapitalisasi sebagai aset, itu akan mengurangi pengeluaran saat ini, menggelembungkan laba yang dilaporkan. Namun, ketika dilihat melalui lensa bentuk TAE ini, entri-entri yang menipu tersebut akan menciptakan ketidakseimbangan, bertindak sebagai bendera merah matematis langsung untuk praktik manipulatif spesifik ini. Ini memberikan target audit yang tepat bagi otoritas pajak.

  Persamaan akuntansi dasar (BAE) hanya memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan seimbang secara mekanis (Aset = Liabilitas + Ekuitas). Namun, Persamaan Ismuhadi disajikan sebagai “alat forensik” yang melampaui rekonsiliasi mekanis ini. Ini dicapai dengan membangun hubungan langsung antara kinerja operasional (arus Pendapatan dan Beban dari Laporan Laba Rugi) dan posisi keuangan (stok Aset dan Liabilitas dari Neraca). Misalnya, jika sebuah perusahaan melaporkan laba minimal (Pendapatan – Beban rendah) tetapi aset bersihnya (Aset – Liabilitas) tumbuh secara substansial, ini menciptakan “bendera merah matematis”. Ini menyiratkan bahwa persamaan tidak hanya memeriksa kebenaran aritmatika; ia melakukan pemeriksaan kelayakan ekonomi. Ia beroperasi dengan premis bahwa aktivitas bisnis yang sah harus menghasilkan aliran yang logis dan konsisten antara profitabilitas dan perubahan kekayaan bersih. Ini adalah kemampuan yang krusial: Persamaan Ismuhadi berfungsi sebagai pemeriksaan realitas ekonomi pada laporan keuangan yang dilaporkan, membuatnya sangat kuat untuk mendeteksi skema penghindaran pajak yang canggih yang mungkin mempertahankan keseimbangan mekanis yang dangkal tetapi tidak memiliki substansi ekonomi. Ini menggeser fokus dari sekadar kepatuhan terhadap aturan akuntansi ke kepatuhan terhadap logika ekonomi yang mendasarinya.

• Persamaan Akuntansi Matematika (MAE): Aset + Dividen + Beban = Liabilitas + Ekuitas + Pendapatan. Selain dua bentuk utama TAE, Dr. Ismuhadi juga merumuskan MAE untuk mengatasi skenario spesifik di mana pendapatan kena pajak mungkin sengaja dilaporkan nol atau negatif untuk meminimalkan kewajiban pajak. Persamaan ini lebih lanjut menyempurnakan pendekatan analitis untuk manipulasi yang kompleks tersebut.

Tabel 1: Formulasi Utama Persamaan Ismuhadi (TAE & MAE) dan Fokus Analitisnya

 

Kekuatan Analitis

• Deteksi Dini Penyimpangan Pajak: TAE dirancang untuk deteksi anomali proaktif dan penandaan forensik. Ini memungkinkan otoritas pajak untuk mengidentifikasi pola keuangan yang mencurigakan sejak dini, berfungsi sebagai sistem peringatan dini.

• Deteksi Pelaporan Kurang dan Kesalahan Klasifikasi: Persamaan-persamaan ini secara khusus dibuat untuk mengungkap taktik kesalahan klasifikasi dan mendeteksi perbedaan antara pendapatan yang diharapkan dan yang dilaporkan, memberikan pemeriksaan kuantitatif untuk manipulasi laporan keuangan yang bertujuan menghindari pajak.

• Pandangan Keuangan Holistik: Berbeda dengan metode audit tradisional yang mungkin berfokus pada item pendapatan atau pengeluaran tertentu secara terpisah, Persamaan Ismuhadi menawarkan pandangan komprehensif tentang aktivitas keuangan dengan memeriksa interaksi antara semua komponen laporan keuangan utama. Perspektif yang lebih luas ini dapat mengungkapkan inkonsistensi dan manipulasi yang mungkin terlewatkan melalui analisis konvensional, di mana akun-akun individual mungkin tampak wajar secara terpisah.

• Penyaringan Kuantitatif dan Prioritasi Audit: Ini menyediakan metode kuantitatif untuk menyaring data keuangan dan memprioritaskan audit untuk bisnis dengan pola keuangan yang mencurigakan, terutama di sektor-sektor berisiko tinggi dan padat uang tunai. Pendekatan yang ditargetkan ini memungkinkan alokasi sumber daya audit yang terbatas secara lebih efisien.

Status Saat Ini dan Keterbatasan

Efektivitas Persamaan Ismuhadi bergantung pada ketersediaan data keuangan yang akurat. Keterbatasan signifikan adalah kurangnya studi kasus empiris publik yang ekstensif untuk menunjukkan dampak nyata pada pengumpulan pendapatan pajak dan pencegahan penipuan. Ini merupakan area kunci untuk penelitian di masa depan dan pelaporan publik yang transparan untuk mendapatkan penerimaan yang lebih luas dan menjadi alat standar dalam administrasi pajak.

Meskipun Persamaan Ismuhadi menawarkan kekuatan analitis yang substansial, efektivitas praktisnya secara eksplisit bergantung pada “data keuangan yang akurat”. Ini menyajikan tantangan yang mendalam, terutama di sektor ekonomi bayangan tinggi di mana data secara inheren langka, informal, atau sengaja disembunyikan. Selain itu, tidak adanya studi kasus empiris publik yang ekstensif merupakan hambatan kritis untuk adopsi yang lebih luas. Hal ini menunjukkan hubungan sebab-akibat langsung: tanpa infrastruktur data yang kuat dan keberhasilan yang divalidasi serta didokumentasikan secara publik, janji teoretis Persamaan Ismuhadi tidak dapat sepenuhnya terwujud dalam administrasi pajak praktis. Implikasi yang lebih luas adalah bahwa persamaan, meskipun secara konseptual kuat, bukanlah solusi tunggal; keberhasilan penerapannya secara intrinsik terkait dengan kemajuan simultan dalam pengumpulan data, integrasi dari berbagai sumber, dan komitmen untuk pelaporan transparan hasil penerapannya. Ini menyoroti kebutuhan akan strategi holistik yang mengatasi baik alat analitis maupun ekosistem data yang mendasarinya.

IV. Penyelaman Sektor : Menerapkan Persamaan Ismuhadi pada Sektor Ekonomi Bayangan Tinggi

Tabel 2: Karakteristik dan Tantangan Perpajakan Sektor Ekonomi Bayangan Tinggi di Indonesia

 

A. Perdagangan Eceran

Karakteristik Sektor Ritel Informal di Indonesia

Sektor ritel di Indonesia sangat dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan sebagian besar terdiri dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bisnis ritel informal biasanya dicirikan oleh kurangnya organisasi formal, tidak adanya izin usaha, pola operasional yang tidak teratur (misalnya, lokasi atau jam yang tidak konsisten), dan penggunaan teknologi sederhana. Transaksi sering dilakukan secara tunai, yang membantu menghindari jejak digital dan pencatatan resmi. Banyak yang beroperasi dengan modal yang relatif rendah, seringkali mengandalkan “modal kepercayaan” di mana barang dikonsinyasi dan pembayaran dilakukan hanya setelah penjualan.

Tantangan Pajak Spesifik

• Kesulitan dalam Melacak Pendapatan: Prevalensi transaksi tunai dan ketiadaan pembukuan yang memadai membuat sangat sulit bagi otoritas pajak untuk secara akurat melacak dan memverifikasi pendapatan. Banyak UMKM tidak memiliki catatan keuangan yang memadai.

• Literasi dan Kepatuhan Pajak Rendah: Sebagian besar operator UMKM tidak memiliki pengetahuan dasar mengenai kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini berkontribusi pada tingkat kepatuhan pajak yang secara konsisten rendah di sektor ini.

• Volume Tinggi, Pendapatan Individu Rendah: Jumlah UMKM yang sangat banyak membuat audit intensif dan individual menjadi tidak praktis. Selain itu, banyak operator yang benar-benar berpenghasilan di bawah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau melaporkan pendapatan mereka demikian, sehingga tidak wajib mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

• Pemotongan Pihak Ketiga Terbatas: Penjualan ritel, terutama yang dilakukan secara tunai, seringkali tidak melibatkan pihak ketiga yang dapat memotong pajak, sehingga penyembunyian pendapatan menjadi lebih mudah.

Relevansi Persamaan Ismuhadi

Persamaan Ismuhadi dapat membantu mengidentifikasi anomali dengan membandingkan aset yang dapat diamati (misalnya, persediaan toko, unit pajangan, peralatan operasional, atau bahkan ruang fisik yang ditempati) dengan pendapatan dan pengeluaran yang dilaporkan. Bahkan dengan pembukuan formal yang minimal, pertumbuhan signifikan dalam aset bisnis tanpa peningkatan yang sesuai dalam pendapatan yang dilaporkan akan menjadi bendera merah yang jelas.

Misalnya, jika bisnis ritel secara konsisten melaporkan laba minimal (Pendapatan – Beban rendah) tetapi diamati memperluas persediaannya, meningkatkan fasilitasnya, atau memperoleh aset fisik baru, TAE Bentuk 1 (Pendapatan – Beban = Aset – Liabilitas) akan menyoroti perbedaan ini, sangat menyiratkan potensi pendapatan yang kurang dilaporkan atau pengeluaran yang digelembungkan.

Sektor ritel informal secara inheren padat uang tunai dan seringkali tidak memiliki pencatatan yang kuat. Ini membuat verifikasi langsung pendapatan yang dilaporkan menjadi sangat menantang. Namun, bahkan bisnis informal memerlukan dan mengumpulkan aset (persediaan, infrastruktur fisik, peralatan) untuk melakukan operasinya. Jika suatu bisnis menghasilkan pendapatan yang tidak dikenai pajak secara substansial, pendapatan ini pada akhirnya harus dimanfaatkan, dan penggunaannya seringkali bermanifestasi sebagai peningkatan aset yang dapat diamati atau pengurangan liabilitas. Persamaan Ismuhadi, khususnya Bentuk 1 (Pendapatan – Beban = Aset – Liabilitas), menyediakan mekanisme yang kuat untuk menyimpulkan potensi pendapatan dengan mengamati perubahan dalam posisi aset dan liabilitas yang lebih nyata dan berpotensi dapat diverifikasi. Ini menunjukkan pergeseran fokus penilaian pajak dari arus kas yang sulit dilacak ke indikator kemakmuran ekonomi yang lebih dapat diamati dan secara tidak langsung dapat diverifikasi. Hal ini memperluas cakupan identifikasi potensi pajak, bahkan tanpa data pendapatan langsung yang sempurna.

B. Makanan dan Minuman

Karakteristik Sektor Makanan dan Minuman Informal

Industri makanan dan minuman di Indonesia adalah sektor yang berkembang pesat, terutama didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga. Mirip dengan ritel, sektor ini mencakup sejumlah besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak bisnis makanan dan minuman beroperasi secara informal, seringkali sebagai pedagang kaki lima atau warung makan kecil, dengan berbagai tingkat pendaftaran formal.

Tantangan Pajak Spesifik

• Kepatuhan terhadap Pajak Presumtif: Meskipun rezim pajak presumtif (PPh Final UMKM, dengan pajak omzet 0,5% untuk bisnis hingga Rp4,8 miliar/tahun) secara khusus dirancang untuk menyederhanakan kewajiban pajak bagi UMKM, banyak yang masih kesulitan memahami dan memenuhi persyaratan ini. Ini termasuk pengetahuan dasar tentang cara melaporkan dan membayar pajak final.

• Tidak Melaporkan dan Melaporkan Kurang: Meskipun aturan telah disederhanakan, sejumlah besar UMKM di sektor makanan dan minuman mungkin gagal melaporkan omzet mereka atau sengaja melaporkannya kurang, yang mengarah pada penghindaran pajak. Kasus bisnis yang menerima surat teguran atau sanksi administratif dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena kelalaian dalam pelaporan pajak adalah hal yang umum terjadi.

• Kepatuhan KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) Rendah: Bahkan dengan peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, tren kepatuhan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) untuk bisnis makanan dan minuman (misalnya, KLU rumah makan) telah menunjukkan penurunan di beberapa wilayah.

Relevansi Persamaan Ismuhadi

Persamaan Ismuhadi dapat secara efektif digunakan untuk membandingkan pengeluaran yang dilaporkan (misalnya, biaya bahan baku, pembayaran sewa, tagihan utilitas, biaya tenaga kerja) dan akumulasi aset yang dapat diamati (misalnya, peralatan dapur, perbaikan area makan, gerai tambahan) dengan perkiraan pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah usaha makanan dan minuman.

Bentuk 2 (Pendapatan = Beban + Aset – Liabilitas) sangat relevan dalam konteks ini. Jika bisnis makanan dan minuman melaporkan pendapatan yang sangat rendah tetapi secara konsisten menanggung pengeluaran operasional yang tinggi dan secara kasat mata mempertahankan atau memperluas basis asetnya, formulasi ini akan menyoroti ketidakseimbangan yang signifikan, sangat menyiratkan potensi pelaporan pendapatan yang kurang atau kesalahan klasifikasi pengeluaran.

Bisnis makanan dan minuman, bahkan yang beroperasi secara informal, memiliki pengeluaran operasional yang melekat dan seringkali berulang (bahan-bahan, utilitas, sewa, tenaga kerja). Meskipun pendapatan langsung dari penjualan tunai dapat dengan mudah disembunyikan, pengeluaran ini seringkali lebih konsisten terjadi dan berpotensi lebih mudah dilacak melalui faktur pemasok, catatan utilitas, atau bahkan skala operasional yang dapat diamati. Jika suatu bisnis secara konsisten menanggung pengeluaran substansial yang diperlukan untuk operasinya tetapi menyatakan pendapatan minimal atau tidak ada, Persamaan Ismuhadi (khususnya Pendapatan = Beban + Aset – Liabilitas) dapat mengungkap anomali ekonomi fundamental ini. Ini menyiratkan bahwa persamaan dapat dimanfaatkan untuk menyimpulkan tingkat pendapatan dasar yang diharapkan berdasarkan biaya operasional yang diperlukan dan pemeliharaan aset, bahkan ketika pelaporan pendapatan langsung tidak dapat diandalkan. Hal ini menyoroti kemampuan persamaan untuk mendeteksi ketidakseimbangan tidak hanya dalam profitabilitas yang dilaporkan tetapi juga dalam aliran ekonomi fundamental yang diperlukan untuk mempertahankan dan mengembangkan operasi bisnis, memberikan metode tidak langsung yang kuat untuk mengidentifikasi pendapatan yang kurang dilaporkan.

C. Perdagangan Emas

Karakteristik Perdagangan Emas Informal

Sektor perdagangan emas di Indonesia sangat kompleks, mencakup aktivitas formal dan informal yang signifikan. Sebagian besar melibatkan penambangan emas skala kecil dan artisanal (ASGM), yang menyediakan mata pencarian bagi lebih dari dua juta orang di tiga puluh provinsi tetapi seringkali beroperasi tanpa izin yang sesuai. Sektor ini terkenal rentan terhadap penambangan ilegal dan kegiatan penyelundupan. Pasar emas tradisional seringkali melibatkan transaksi tunai dan mungkin tidak memiliki dokumentasi penjualan formal. Peraturan pemerintah baru-baru ini, seperti PMK 51/2025 dan PMK 52/2025, bertujuan untuk memformalkan perdagangan emas digital dan memastikan dukungan fisik untuk transaksi digital, sambil juga memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi untuk perpajakan.

Tantangan Pajak Spesifik

• Transaksi Tidak Terlacak dan Aktivitas Ilegal: Penggunaan transaksi tunai yang meluas dan tumpang tindih yang signifikan dengan penambangan ilegal dan penyelundupan membuat sangat sulit bagi otoritas pajak untuk melacak asal, volume, dan aliran emas, yang mengarah pada penghindaran pajak yang meluas.

• Celah Regulasi dan Kompleksitas: Meskipun ada upaya untuk memformalkan aspek perdagangan emas, terutama transaksi digital , pasar fisik informal tetap sulit diatur dan dipajaki secara efektif. Kompleksitas peraturan pajak yang ada juga bisa menjadi penghalang.

• Kurangnya Dokumentasi: Penjualan di pasar emas tradisional sering terjadi tanpa kuitansi atau faktur formal, membuat verifikasi transaksi menjadi bermasalah.

Relevansi Persamaan Ismuhadi

Persamaan Ismuhadi dapat menjadi alat penting untuk mendeteksi perbedaan dalam kepemilikan aset (misalnya, persediaan emas, stok emas fisik) dan pendapatan yang dilaporkan, terutama ketika penerapannya diintegrasikan dengan data eksternal tentang produksi, impor, dan ekspor emas, serta harga pasar.

Dengan menganalisis hubungan antara stok emas yang dapat diamati oleh pedagang emas (aset) dan pendapatan yang mereka deklarasikan, ketidakseimbangan yang signifikan dapat mengindikasikan penjualan yang tidak dideklarasikan atau persediaan tersembunyi. Sebagai contoh, jika seorang pedagang diketahui memiliki atau memperoleh sejumlah besar emas tetapi melaporkan pendapatan minimal atau tidak ada, ini akan memicu bendera.

Perdagangan emas, terutama segmen informalnya, dicirikan oleh pergerakan fisik dan kepemilikan komoditas berharga (stok emas). Tantangan pajak utama berasal dari sifat banyak transaksi yang tidak dapat dilacak , sehingga sulit untuk memverifikasi aliran pendapatan. Namun, jika seorang pedagang emas secara konsisten mempertahankan persediaan besar (aset) atau melakukan pembelian signifikan emas mentah (misalnya, dari penambang artisanal), tetapi melaporkan pendapatan minimal atau tidak ada yang sesuai, Persamaan Ismuhadi dapat mengungkap hal ini. Ini mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang identifikasi “pemutusan stok-arus”: akumulasi atau kepemilikan aset yang signifikan yang tidak didukung secara memadai oleh pendapatan yang dideklarasikan. Ini merupakan kemampuan yang lebih tinggi karena ia bergerak melampaui analisis laporan keuangan langsung untuk menyimpulkan aktivitas terlarang dengan mengamati realitas nyata bisnis (stok emas) dan membandingkannya dengan aliran keuangan yang dilaporkan, sehingga mengidentifikasi penjualan tersembunyi atau pendapatan yang tidak dideklarasikan yang melewati saluran formal.

D. Perikanan

Karakteristik Sektor Perikanan Informal

Sektor perikanan Indonesia dicirikan oleh dominasi kuat nelayan skala kecil, yang merupakan sekitar 85% dari total populasi nelayan. Nelayan ini seringkali menghadapi pendapatan yang tidak stabil yang seringkali di bawah Upah Minimum Regional (UMR) , dan mereka biasanya tidak memiliki infrastruktur yang memadai seperti fasilitas penyimpanan dingin atau dok yang layak untuk kapal mereka. Fitur signifikan dari sektor ini adalah ketergantungan kuat nelayan skala kecil pada tengkulak untuk memasarkan hasil tangkapan mereka, yang seringkali menghasilkan harga yang tidak menguntungkan bagi nelayan. Meskipun ada tantangan ini, sektor maritim, termasuk perikanan, berkontribusi signifikan terhadap PDB nasional, rata-rata 7,71% dari PDB nasional antara tahun 2017 dan 2021.

Tantangan Pajak Spesifik

• Pengecualian PNBP untuk Nelayan Skala Kecil: Tantangan kebijakan utama adalah bahwa 65% nelayan skala kecil dibebaskan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sementara hanya 35% pengusaha perikanan skala besar yang wajib membayar. Meskipun kebijakan ini berakar pada prinsip keadilan sosial, secara inheren membatasi pendapatan pajak langsung dari sebagian besar peserta sektor.

• Kesulitan Pengumpulan Data: Sifat yang sangat informal, operasi yang tersebar secara geografis, dan kurangnya catatan keuangan formal yang meluas di kalangan nelayan skala kecil membuat pengumpulan data yang komprehensif untuk tujuan penilaian pajak menjadi sangat menantang.

• Dominasi Tengkulak dan Penyembunyian Pendapatan: Peran dominan tengkulak dalam rantai pasokan dapat mengaburkan pendapatan sebenarnya yang dihasilkan oleh nelayan, sehingga sulit untuk menilai kewajiban pajak mereka secara akurat. Hal ini juga menciptakan potensi pelaporan kurang oleh tengkulak itu sendiri.

• Pendapatan Tidak Stabil dan Kurangnya Pengetahuan Pembukuan: Fluktuasi pendapatan yang melekat karena faktor-faktor seperti kondisi cuaca, volume tangkapan, dan volatilitas harga pasar semakin mempersulit penilaian pajak yang konsisten dan adil. Banyak nelayan juga tidak memiliki pengetahuan dasar yang diperlukan untuk mengelola bisnis formal atau memelihara catatan keuangan yang tepat.

Relevansi Persamaan Ismuhadi

Bahkan tanpa laporan keuangan formal yang komprehensif, Persamaan Ismuhadi dapat disesuaikan untuk menilai aktivitas ekonomi dan potensi pendapatan berdasarkan aset yang dapat diamati (misalnya, jenis, ukuran, dan jumlah kapal penangkap ikan; peralatan penangkap ikan; atau bahkan keberadaan fasilitas penyimpanan dingin jika ada) dan liabilitas yang tercatat (misalnya, pinjaman yang diambil untuk akuisisi peralatan).

Sebagai contoh, jika seorang nelayan atau kelompok nelayan (misalnya, beroperasi melalui koperasi) tampaknya memiliki aset penangkapan ikan yang signifikan atau diamati berinvestasi dalam peralatan baru yang lebih besar, tetapi melaporkan pendapatan minimal atau tidak ada, persamaan dapat menandai perbedaan ini. Ini akan memerlukan penghubungan data aset (misalnya, dari pendaftaran kapal, catatan KKP) dengan data pendapatan yang tersedia atau tolok ukur industri.

Yang terpenting, persamaan juga dapat diterapkan pada tengkulak yang seringkali beroperasi dengan praktik bisnis yang lebih terstruktur, meskipun masih berpotensi informal. Dengan menganalisis data keuangan yang dilaporkan melalui Persamaan Ismuhadi, otoritas pajak dapat memastikan pendapatan yang mereka deklarasikan selaras dengan volume ikan yang substansial yang mereka tangani dari banyak nelayan skala kecil.

Sektor perikanan skala kecil menyajikan tantangan unik karena sifatnya yang sangat informal, pengecualian PNBP untuk sebagian besar peserta, dan kesulitan inheren dalam mengumpulkan data keuangan yang andal. Penerapan langsung Persamaan Ismuhadi, yang berakar pada laporan keuangan, tampaknya bermasalah. Namun, prinsip inti persamaan berkisar pada konsistensi logis antara aktivitas ekonomi dan posisi keuangan. Bahkan tanpa pembukuan formal, aset-aset tertentu yang nyata (kapal penangkap ikan, jaring, mesin) dapat diamati dan mewakili investasi modal yang signifikan. Hal ini mengarah pada pemahaman penting bahwa Persamaan Ismuhadi dapat diterapkan secara efektif dengan memanfaatkan

proksi untuk komponen laporan keuangan. Misalnya, ukuran, jenis, dan kapasitas operasional kapal penangkap ikan (aset yang dapat diamati) dapat berfungsi sebagai proksi untuk potensi volume tangkapan dan, akibatnya, potensi pendapatan. Ketidaksesuaian antara aset/aktivitas yang dapat diamati ini dan pendapatan yang dilaporkan (atau ketiadaannya) kemudian dapat memicu penyelidikan lebih lanjut. Ini menunjukkan adaptasi penerapan persamaan di luar input akuntansi langsungnya, menunjukkan kegunaannya bahkan di lingkungan yang sangat informal dan kekurangan data dengan menyimpulkan aktivitas ekonomi dari indikator yang nyata dan dapat diamati.

Tabel 3: Potensi Aplikasi Persamaan Ismuhadi dalam Mendeteksi Aktivitas Ekonomi Bayangan per Sektor

 

V. Implementasi Strategis : Meningkatkan Potensi Pajak melalui Pendekatan Terintegrasi

Integrasi dan Pemanfaatan Data

Memanfaatkan Data Pihak Ketiga

Efektivitas Persamaan Ismuhadi, meskipun secara fundamental didasarkan pada laporan keuangan, sangat diperkuat ketika diintegrasikan dengan sumber data eksternal yang komprehensif. Otoritas pajak dapat memperoleh informasi yang sangat berharga dari berbagai entitas pihak ketiga.

• Transaksi Bank: Data dari transaksi bank dapat mengungkapkan aliran keuangan aktual, sangat penting bagi bisnis di sektor padat uang tunai yang mungkin melaporkan pendapatan kurang meskipun menggunakan saluran perbankan formal. Ini menyediakan titik data independen untuk membandingkan dengan angka yang dilaporkan.

• Platform E-commerce: Sektor ritel online yang berkembang pesat adalah sumber data transaksi yang kaya. Banyak bisnis informal beroperasi melalui platform e-commerce tanpa pendaftaran pajak (NPWP) yang tepat atau pelaporan yang akurat. Data e-commerce dapat dianalisis secara sistematis untuk memperkirakan potensi pendapatan pajak dari transaksi online.

• Data Properti (PBB-P2): Data pajak properti, khususnya PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kepemilikan properti dan mengumpulkan data tentang tanah dan bangunan. Data ini dapat dibandingkan dengan aktivitas bisnis yang dilaporkan; misalnya, bisnis yang menempati properti komersial besar yang bernilai tinggi tetapi melaporkan pendapatan minimal dapat ditandai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

• Sumber Eksternal Lainnya: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memperoleh berbagai data lain dari sumber eksternal di luar laporan keuangan tradisional, termasuk data makroekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi untuk analisis yang lebih luas. Keterlibatan pihak ketiga sangat penting untuk membangun sistem perpajakan yang lebih efisien dan inklusif.

Peran Sistem Administrasi Pajak Digital (Sistem Pajak Inti)

Mengintegrasikan Persamaan Ismuhadi ke dalam sistem administrasi pajak digital canggih, seperti Sistem Pajak Inti , sangat penting untuk pemrosesan dan analisis data besar dan beragam secara efisien. Sistem ini memungkinkan deteksi otomatis pola keuangan yang mencurigakan dan perbedaan. Ini memfasilitasi pergeseran krusial dari audit reaktif dan padat karya ke model penegakan hukum yang lebih proaktif dan berbasis data. Persamaan ini menawarkan metode spesifik berbasis persamaan yang melengkapi upaya AI/ML yang lebih luas dalam penegakan pajak.

Persamaan Ismuhadi secara fundamental adalah model matematika. Meskipun kuat secara teori, penerapannya secara manual di seluruh sektor informal yang luas akan sangat memakan sumber daya. Namun, sumber-sumber yang tersedia berulang kali menyoroti peran penting “sistem administrasi pajak digital” dan potensi “upaya AI/ML”. Ini menyiratkan hubungan sinergis yang mendalam: Persamaan Ismuhadi menyediakan logika analitis atau “otak” untuk deteksi anomali, sementara sistem digital dan AI/ML menyediakan skala komputasi dan otomatisasi yang diperlukan untuk memproses dan menganalisis sejumlah besar data dari berbagai sumber eksternal (data transaksi bank, data e-commerce, catatan properti, dll.). Persamaan Ismuhadi bertindak sebagai kerangka algoritma inti yang memandu kemampuan pemrosesan data otomatis dari sistem pajak modern, mengubah data mentah yang terpisah-pisah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti untuk kepatuhan dan penegakan hukum. Tanpa integrasi digital yang canggih ini, potensi persamaan untuk penerapan yang luas dan efisien dalam ekonomi informal yang besar akan sangat terbatas, membatasi kemampuannya untuk secara efektif mengungkap potensi pajak yang tersembunyi.

Kebijakan Pajak Komplementer

• Optimalisasi Rezim Pajak Presumtif: Implementasi pajak presumtif, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk UMKM (0,5% dari omzet hingga Rp4,8 miliar/tahun sesuai PP 55/2022), adalah kebijakan krusial yang dirancang untuk menyederhanakan kewajiban pajak bagi usaha kecil. Kebijakan ini dianggap sebagai “pengubah permainan” bagi UMKM karena keterbatasan inheren mereka dalam memelihara pembukuan terperinci.

• Insentif untuk Formalisasi dan Peningkatan Pembukuan: Mendorong UMKM dan pelaku sektor informal untuk bertransisi ke ekonomi formal melalui insentif pajak yang ditargetkan dapat secara signifikan memperluas basis pajak. Kebijakan yang mempromosikan dan memfasilitasi pencatatan keuangan yang lebih baik, bahkan versi yang disederhanakan, sangat penting untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan data, yang pada gilirannya secara langsung meningkatkan penerapan dan efektivitas alat forensik seperti Persamaan Ismuhadi.

  Sumber-sumber yang tersedia secara konsisten mengidentifikasi literasi pajak yang rendah, kompleksitas sistem pajak, dan kurangnya pembukuan yang memadai sebagai hambatan signifikan terhadap kepatuhan pajak di sektor informal. Ini menunjukkan bahwa pendekatan hanya pada penegakan hukum mungkin tidak cukup. Sebaliknya, kebijakan harus secara aktif membentuk perilaku wajib pajak dengan mengurangi hambatan kepatuhan dan meningkatkan manfaat yang dirasakan dari formalisasi. Misalnya, menyederhanakan regulasi dan mendigitalisasi pajak dapat mengurangi biaya kepatuhan. Selain itu, memberikan insentif pajak atau menghubungkan bantuan sosial dengan kepatuhan pajak dapat menciptakan dorongan ekonomi bagi pelaku informal untuk memasuki sistem formal. Ini adalah pemahaman yang lebih dalam tentang ekonomi perilaku kepatuhan pajak: bahwa kepatuhan tidak hanya didorong oleh ketakutan akan sanksi, tetapi juga oleh kemudahan, keadilan, dan manfaat yang dirasakan dari berpartisipasi dalam sistem pajak. Oleh karena itu, keberhasilan Persamaan Ismuhadi dalam mengungkap potensi pajak sangat bergantung pada lingkungan kebijakan yang mendukung yang mendorong formalisasi dan peningkatan kualitas data secara sukarela.

• Peningkatan Literasi dan Edukasi Pajak: Meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak dan praktik terbaik dapat secara signifikan mengurangi kesalahan teknis dalam pengajuan pajak. Edukasi ini harus meluas hingga mencakup manajemen perusahaan dan pelaku usaha informal, yang membuat keputusan dengan implikasi pajak potensial.

• Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh ekonomi bayangan memerlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang ditargetkan. Ini termasuk penggunaan analisis data dan pemodelan risiko untuk mendeteksi perbedaan dan memprioritaskan audit.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Ekonomi bayangan di Indonesia merupakan tantangan fiskal yang mendalam, secara signifikan mengikis basis pajak dan menciptakan ketidakadilan ekonomi. Metode penilaian pajak tradisional terbukti tidak memadai dalam mengatasi sifat tersembunyi dan informal dari sektor-sektor ini. Dalam konteks ini, Persamaan Ismuhadi (TAE dan MAE) muncul sebagai alat forensik yang inovatif dan relevan, mampu mengungkap potensi pajak yang tersembunyi di sektor-sektor padat uang tunai seperti perdagangan eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, dan perikanan.

Kemampuan Persamaan Ismuhadi untuk menghubungkan profitabilitas dengan kekayaan bersih dan untuk mendeteksi kesalahan klasifikasi atau pelaporan kurang berdasarkan ketidakseimbangan antara pendapatan, pengeluaran, aset, dan liabilitas, menjadikannya kunci untuk mengidentifikasi anomali yang tidak akan terdeteksi oleh audit konvensional. Kemampuannya untuk menyimpulkan aktivitas ekonomi dari aset yang dapat diamati, bahkan di lingkungan yang kekurangan data, menunjukkan adaptasi dan potensi aplikasinya yang luas.

Namun, potensi penuh Persamaan Ismuhadi hanya dapat direalisasikan melalui pendekatan holistik dan terintegrasi. Berdasarkan analisis yang disajikan, rekomendasi strategis berikut diusulkan untuk otoritas pajak dan pembuat kebijakan di Indonesia:

1. Integrasi Persamaan Ismuhadi ke dalam Sistem Pajak Digital Nasional: Prioritaskan pengembangan dan implementasi Sistem Pajak Inti yang sepenuhnya mengintegrasikan Persamaan Ismuhadi. Ini akan memungkinkan pemrosesan data otomatis, deteksi anomali real-time, dan prioritasi audit yang efisien, mengubah administrasi pajak dari reaktif menjadi proaktif.

2. Perluasan Pengumpulan dan Integrasi Data Pihak Ketiga: Tingkatkan kolaborasi dengan lembaga keuangan (bank), platform e-commerce, dan entitas pemerintah lainnya (misalnya, badan pendaftaran properti, kementerian sektor) untuk mendapatkan akses yang lebih komprehensif ke data transaksi, kepemilikan aset, dan aktivitas ekonomi. Perkuat kerangka hukum untuk berbagi data ini sambil memastikan privasi dan keamanan data.

3. Pengembangan Pedoman Aplikasi Sektor Spesifik: Buat pedoman operasional terperinci untuk penerapan Persamaan Ismuhadi di setiap sektor berisiko tinggi yang diidentifikasi. Pedoman ini harus mencakup indikator aset proksi, rasio industri, dan tolok ukur yang relevan untuk membantu pemeriksa pajak dalam menilai kelayakan laporan keuangan informal.

4. Investasi dalam Kapasitas Sumber Daya Manusia: Latih secara ekstensif pemeriksa pajak dan analis keuangan dalam penggunaan Persamaan Ismuhadi dan teknik analisis data forensik yang canggih. Ini harus mencakup pemahaman tentang karakteristik unik setiap sektor informal dan metode manipulasi yang umum.

5. Promosi Formalisasi dan Peningkatan Literasi Pajak: Terapkan kebijakan yang memberikan insentif bagi pelaku UMKM dan sektor informal untuk beralih ke ekonomi formal, seperti penyederhanaan proses pendaftaran, insentif pajak yang ditargetkan, dan dukungan untuk pembukuan yang disederhanakan. Secara bersamaan, luncurkan kampanye edukasi pajak yang komprehensif yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan segmen ini, meningkatkan pemahaman tentang kewajiban dan manfaat kepatuhan.

6. Studi Empiris Berkelanjutan dan Pelaporan Publik: Lakukan studi empiris yang ketat dan transparan tentang dampak Persamaan Ismuhadi terhadap pengumpulan pendapatan pajak dan pencegahan penghindaran pajak. Publikasikan temuan dan studi kasus yang berhasil untuk membangun kredibilitas, mempromosikan adopsi yang lebih luas, dan memungkinkan perbaikan berkelanjutan pada metodologi persamaan.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, Indonesia dapat secara signifikan meningkatkan kemampuannya untuk menggali potensi pajak yang belum termanfaatkan di sektor-sektor ekonomi bayangan tinggi, yang mengarah pada peningkatan pendapatan negara, distribusi beban pajak yang lebih adil, dan fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.